Pagi-pagi sekali Ichsan Nasution sudah mendapat pesan melalui jejaring facebook miliknya. Pengirim pesan tersebut adalah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa yang juga merupakan teman satu jurusan kuliahnya. Isi pesan tersebut sebuah perintah sekaligus informasi bahwa sekretariat MPM telah disegel. Setelah membaca pesan tersebut, buru-buru Ketua Majelis PerÂmusyawaratan Mahasiswa itu menuju sekretariat.
Setibanya di sekretariat, Ichsan merasa terkejut dan bingung. Pagi itu, sekretariat MPM tidak seperti biasanya. Dinding, kaca jendela dan plang nama lembaga tertinggi mahasiswa tersebut telah penuh dengan coretan-coretan cat merah. Coretan tersebut menyampaikan bahwa MPM telah disegel oleh rakyat UNP. Selain itu, pintu masuknya juga dipalang menggunakan kayu. "Saya sangat terkejut, pagi-pagi sudah disuruh ke sekretariat, karena sekrenya disegel," kata Ichsan pagi itu, Jumat (19/4).
BACA JUGA:
‘Mahasiswa Belum Siap Ikuti TOEFL’Tidak tahu pasti kapan penyegelan berlangsung. Yang jelas Jumat (19/4) pagi, sekretariat MPM telah disegel. Menurut pengakuan Ichsan, penyegelan dilakukan pagi hari, ketika tidak ada mahasiswa yang mengetahui. Itu diidentifikasi dari cat yang digunakan masih lembab dan belum terlalu kering. "Sepertinya ini belum lama dilakukan. Catnya saja belum kering," ujar Ichsan sambil menyentuh cat di plang nama MPM.
BACA JUGA:
Syarat Tambahan untuk Calon Lulusan***
Sabtu (13/4) lalu, seminggu sebelum penyegelan berlangsung, MPM telah mengamandemen Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNP. Sebelumnya pada 28 Maret lalu, MPM telah mengundang 25 mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan lainnya untuk membahas teknis e-voting. Lembaga kemahasiswaan itu diantaranya dari BEM Universitas, BEM Fakultas, Himpunan Mahaasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa. Semua yang hadir hari itu membubuhkan tanda tangan, sebagai tanda kesepakatan apa yang telah dirapatkan.
Pada ketetapan yang telah dibuat itu, MPM menetapkan bahwa pemilu mengÂgunakan sistem e-voting dan seluruh pemilih dapat memilih dengan menggunakan password e-voting yang telah dibuat tim Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Selain itu MPM juga telah menetapkan bahwa pemilih hanya dapat memilih di lokasi yang telah ditentukan oleh Panitia Pemlihan Umum (PPU).
Ketetapan itu lalu dilaunching bersamaan dengan hari kampanye dialogis, 15 April lalu di Teater Tertutup Fakultas Bahasa dan Seni (FBS). Awalnya kampanye berlangsung tenang dan lancar. Setiap kandidat mendapatkan pertanyaan dari panelis dan peserta yang hadir, lalu dijawab. Tidak terlalu banyak peserta yang hadir hari itu. Kebanyakan hanya dari tim sukses masing-masing kandidat. Namun kurangnya peserta tidak mengganggu jalannya kampanye yang berlangsung kurang lebih tiga jam itu. Panitia mengatakan sedikitnya peserta yang hadir dikarenakan kampanye dilakukan hari senin, sehingga banyak mahasiswa yang kuliah.
Tiga jam telah berlangsung, kampanye pun usai. Saatnya MPM dan PPU mengambil alih acara untuk launching sistem e-voting. Ichsan membuka dengan mengatakan bahwa sistem e-voting kali ini berbeda dengan yang dilakukan di FT sebelumnya. Apabila di FT dulu tingkat kecurangan masih cukup tinggi, maka sekarang kecurangan benar-benar diminimalisir. Menurutnya sistem kali ini adalah jiplakan yang dipakai di Universitas Indonesia (UI), dan memiliki tingkat keamanan cukup tinggi.
Ichsan menjelaskan bahwa password akan dibuat tim Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), dan setelah itu akan diserahkan langsung kepada mahasiswa yang akan memilih. Mahasiswa UNP yang hendak memilih diharus menyerahkan KTM nya terlebih dahulu, setelah itu baru akan mendapatkan password yang disegel dan dijaga keraÂhasiaannya oleh RPL. Sebelumnya RPL telah disumpah terlebih dahulu untuk menjaga kerahasiaan password yang telah dibuat.
Tiga anggota RPL– pencetus e-voting dari Fakultas Teknik, telah siap untuk memaparkan teknis pemilu e-voting. Lalu papan slide dibuka dengan tampilan awal portal vote, dimana pemilih nantinya harus memasukkan nim dan password terlebih dahulu. "Satu password hanya untuk satu user," kata Elgi Janliza Putra, sang empuh dari salah satu tim RPL. Portal tidak hanya menyediakan ruang untuk vote saja, disana pemilih juga dapat melihat latarbelakang dari masing-masing kandidat. Selain itu, Elgi juga memberikan simulasi bagaimana cara masuk ke portal. Di sana ditampilkan bagaimana portal akan menolak secara otomatis jika user dan password yang sudah digunakan untuk memilih.
Secara ringkas, RPL menyatakan sistem yang mereka ciptakan aman dan menjamin tidak akan ada hacker yang bisa mengganggu jalannya pemilu. "Segala celah telah kami usahakan untuk menutupi kecurangan yang mungkin terjadi," lanjut Elgi. RPL juga menekankan bahwa ketakutan adanya intervensi untuk mengumpulkan password junior oleh senior–untuk memilih salah satu calon, tidak akan terjadi karena setiap pemilih tetap pergi ke TPS untuk mendapatkan password. "MPM tidak tahu menahu mengenai password ini," ujar Ichsan menambahkan ditengah-tengah pemaparan RPL.
Tidak berapa lama setelah pemaparan RPL selesai, peserta yang duduk di belakang mulai menguasai microphe yang disediakan panitia. Salah satu peserta mulai bertanya. Ia menanyakan keadan wifi yang berada di kampus cabang, salah satunya Fakultas Ilmu Keolahragaan Lubuk Buaya. Menurutnya wifi di kampus cabang bisa dikatakan buruk, dan belum bisa melaksanakan e-voting.
Lalu MPM menjawab melalui Ichsan. Menurutnya hal itu sudah dipertimbangkan sebelumnya. Untuk mengatasi hal itu, PPU akan memaksimalkan jumlah laptop dan juga modem, sehingga bisa mengatasi buruknya wifi di sana. Selain itu, MPM dan PPU juga akan berkoordinasi dengan sesama aktivis lain untuk melancarkan e-voting.
Merasa tidak puas dengan jawaban itu, salah satu dari mereka yang diketahui bernama Muhammad Arifin Siregar, terang-terangan mengatakan bahwa e-voting belum bisa untuk diterapkan di UNP. Dia juga menyanggah beragam alasan teknis lainnya, termasuk penyediaan laptop dan modem. Karena dari segi efektifitas, penyediaan laptop tidak akan sebanding dengan jumlah mahasiswa yang berada di Lubuk Buaya. Jika seandainya namanya akan dicari gara-gara tidak setuju dengan kebijakan MPM, Arifin bersedia untuk dipanggil. "Silahkan catat nama dan NIM saya," ujarnya.
Senada dengan Arifin, Riki yang mengaku sebagai mahasiswa FIK juga menanyakan kebijakan e-voting tersebut. Kali ini Riki menanyakan status mahasiswa UNP yang tengah di luar negeri, seperti yang kuliah di Malaysia. "Mereka dianggap mahasiswa haram?" ujarnya.
"Pemilih juga bisa menggunakan handphone nya," jawab Ichsan.
"Apakah MPM menyangka semua mahasiswa kaya, sehingga semuanya memiliki blackberry," sanggah Riki sambil menunjukkan handphone miliknya. Sebelum di jawab, Riki mengatakan bahwa ia tidak perlu jawaban. "Saya tidak perlu jawaban," lanjutnya.
Melihat keadaan yang mulai tegang, tiba-tiba salah satu calon wapres, dari nomor urut tiga, Apenriko Berlindo mencoba untuk memberikan penjelasan. Riko menjelaskan kepada sekelompok mahasiswa yang sedari tadi mempertanyakan teknis.
Riki kembali mengambil microphone. Menurutnya ada sedikit keanehan dari penjelasan calon wapres itu. Menurutnya aneh, kenapa ada kandidat yang ikut-ikutan menjelaskan hal-hal teknis tentang e-voting tersebut. "Ini kan bodoh, saya curiga," begitu cetusnya sambil bersiap-siap keluar ruangan, "Saya tidak perlu jawaban," ujarnya sekali lagi. Ia pun berlalu meninggalkan ruangan bersama rombongannya.
Tiga hari setelah kampanye dialogis dan launching e-voting, sekretariat MPM didatangi beberapa mahasiswa. Mahasiswa yang datang sore itu mempertanyakan keputusan MPM yang menunda pemilu dan mempertanyakan kebijakan pemilu online.
"Kenapa kok gak jadi e-voting saja?" "Berdasarkan kesepakatan bersama" "Kok pemilu diundur?"
"Sosialisasi kurang. Jadi harus ada waktu tambahan untuk sosialisasi kepada mahasiswa," ungkap Sujar sambil mengulangi percakapan sore itu.
Sujar yang juga anggota MPM menÂceritakan kembali kejadian sehari sebelum penyegelan berlangsung. Berdasarkan pengakuannya, Kamis (18/4) sore ada beberapa mahasiswa yang mendatangi sekretariat MPM. Kedatangan beberapa mahasiswa itu untuk mempertanyakan beberapa kebijakan MPM yang dianggap menyalahi aturan. Diantaranya adalah teknis penyelenggaraan pemilu e-voting yang dianggap hanya keputusan sepihak dan diundurnya pemilu tanpa sepengetahuan mahasiswa.
Presiden BEM, Tunjung Budi Utomo, salah satu mahasiswa yang juga datang sore itu menjelaskan tidak tahu menahu mengenai penyegelan tersebut. KeÂdatangannya sore itu hanya untuk menanyakan sistem e-voting, kenapa diundur dan bagaimana teknisnya. Ia dan lima mahasiswa lainnya dari BPM, Sekjen BEM, Gubernur FT, dan Sekretaris FT sebelumnya telah menemui PR3, lalu dilanjutkan ke sekretariat MPM.
Tunjung juga menanyakan kebijakan-kebijakan MPM yang dianggap tergesa-gesa dalam menetapkan keputusan. Setiap kali mengambil keputusan, MPM tidak pernah melibatkan kandidat dan tim sukses, menurutnya itu merupakan kesalahan besar. "Saya dulu dua kali di MPM, jadi tahu persis bagaimana kinerja MPM itu seharusnya," ujarnya, Senin (29/4).
Tunjung menilai wajar jika ia dan mahasiswa lainnya menanyakan kepada MPM. Menurutnya sampai saat itu aturan-aturan pemilu belum jelas, karena selama ini ia menerima pemberitahuan hanya melalui sms. Tunjung juga telah menduga sebelumnya jika nanti ada sedikit kecurigaan terhadapnya. Namun menurutnya itu hal yang biasa. "Yang jelas saya tidak ada terlibat di dalamnya," tegasnya.
Laporan: Kru SKK Ganto
Komentar & Tanggapan Pembaca (0)
Belum ada komentar untuk konten ini. Jadilah yang pertama menyampaikan opini atau apresiasi Anda!