Politisi Bunglon dan Ideologi Partai Politik

Sejak Muhammad Nazaruddin diberhentikan sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), kabur ke Singapura, tertangkap di Kolombia oleh Interpol, dan terakhir jadi tersangka dan disidangkan pada kasus korupsi wisma atlet, pada masa-masa itulah M. Nazarruddin tak henti-hentinya "bernyanyi". Nyanyian itu menyeret para petinggi Partai Demokrat mulai dari para ketua sampai pada ketua umum Anas Urbaningrum. Hal ini membuat ketua pembina partai gerah dan sebagian pengamat politik mengatakan panik.

Kasus hukum yang diduga melibatkan Nazaruddin dalam proyek wisma atlet Sea Games di Palembang sebenarnya bukan pertama kali dialami PD. Sebelumnya, Jhonny Allen Marbun, anggota DPR yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PD, diduga terlibat kasus suap dana stimulus fiskal Kementerian Perhubungan pada 2009, tetapi hingga kini tidak ada tindak lanjutnya. Jauh sebelum itu, Aziddin, anggota DPR dari Fraksi PD bahkan dipecat dari partai dan keanggotaan Dewan karena terlibat kasus calo katering haji pada 2006. Belum lagi kasus-kasus korupsi APBD yang diduga melibatkan kepala-kepala daerah asal PD.

Kasus-kasus serupa sebenarnya tak hanya dialami parpol yang diprakarsai oleh Presiden Yudhoyono ini. Parpol-parpol lain, ketika berkuasa atau menjadi bagian dari kekuasaan, juga sarat dengan kasus suap dan korupsi. Hanya saja persoalannya, tidak semua kasus hukum itu terungkap secara publik, baik karena "kecanggihan" parpol menutup aib mereka maupun lantaran kentalnya perselingkuhan antara parpol dan aparat penegak hukum.

Jika kita tinjau dari perspektif peranan ideology dalam partai politik, maka dapat dikatakan bahwa partai politik itu tidak memiliki ideology yang kuat dan mapan untuk diperjuangkan sehingga tidak mampu mengikat apa yang jadi tujuan partai. Ideology tidak hanya sekedar pengikat lahir dan batin antara para anggotanya, tetapi merupakan rohnya suatu partai poitik untuk mencapai suatu tujuan besar, bukan tujuan pribadi atau golongan yang sesaat (istilah sekarang pragmatis).

Tidak adanya ideologi partai-partai politik sekarang ditunjukkan juga oleh adanya segelintir dari kaum intelektual yang dengan mudahnya berpindah-pindahnya partai (dikenal dengan bunglon), yang tidak pernah terjadi pada masa lalu. Fenomena kutu loncat parpol yang dilakukan para elite dalam perpolitikan Indonesia telah membuat rakyat bosan untuk menyimaknya. Hanya karena tak mendapat jabatan tertentu, seorang politisi ngambek dan ujung-ujungnya pindah partai atau memilih membuat parpol baru yang tak ubahnya seperti bunglon berubah warna, pribadi, ideology dan mungkin bisa agamanya ditempat partai yang disinggahinya. Hal inilah yang menunjukkan longgarnya ikatan ideology dalam suatu partai politik.

Meskipun sejumlah politisi bunglon tersebut membela diri, namun yang tampak di hadapan masyarakat semua itu sungguh-sungguh hanya kamuflase. Selain krisis identitas, sebagian besar parpol di Indonesia tidak memiliki ideologi. Kalaupun ada, yang disebut ideologi itu tak lebih hanya aksesori, tidak menjadi acuan dalam tingkah laku para elite dan dalam perjuangan politik partai bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan ideologi itu hanya simbolis.

Dengan situasi politik tanpa ideologi di kalangan elite (politisi bunglon), wajar seandainya jika kita bertemu orang-orang awam yang sikap politiknya juga oportunistik dan pragmatis. Kelonggaran afiliasi politik adalah ciri utama sikap politik yang oportunis sekaligus pragmatis. Sikap politik tidak dibentuk oleh kesamaan ideologi atau cara pandang tentang garis besar kebijakan yang harus dilaksanakan, akan tetapi oleh kepentingan-kepentingan sesaat.

Banyak para pakar mengatakan kemenangan Partai Demokrat berakar pada ketokohan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat hanya mengambil keuntungan dari status SBY sebagai pendiri partai tersebut dan sebagai presiden. Bahkan beberapa kepala-kepala daerah yang dulunya sudah punya partai rela pindah ke PD, dengan harapan bisa jadi kepala daerah lagi karena jadi kader elite di PD. Ini telah membuktikan pada bahwa ideologi adalah sesuatu yang tak pernah benar-benar menjadi penting. Partai itu tak pernah benar-benar punya ide besar yang dijual, ini sesuatu yang juga terjadi di partai-partai lainnya. Yang sangat kentara hanyalah menjual tokoh, termasuk para artis dan pelawak.

Ini menunjukkan kita tak pernah benar-benar berpolitik secara dewasa. Bagaimanapun, tokoh adalah sesuatu yang selalu rawan sebagai sandaran dalam ihwal politik tetapi sebuah lembaga dengan ideologi yang baik akan menjadi sandaran yang jauh lebih baik. Dengan ideologi akan lebih memungkinkan adanya regenerasi secara baik. Sedangkan seorang tokoh tak akan selalu bisa diharapkan bersikap baik dan bijaksana.

Tak heran juga bila sebuah partai ada pertarungan internal yang saling menjatuhkan, sebagaimana yang dimuat oleh media-media saat ini bahwa di dalam tubuh Partai Demokrat ada faksi-faksi yang saling menjatuhkan, yaitu faksi pro Anas dan kontra Anas sebagai ketua umum. Krisis Inilah gambaran dari parpol di Indonesia dewasa ini. Krisis identitas dan tak adanya ideologi ini membuat arah partai tak jelas dan sulit membedakan partai satu dengan yang lain. Para tokoh dan elite parpol pun tak mampu memberikan contoh panutan yang baik bagi kader dan masyarakat. Mereka justru sibuk berkelahi dan ujung-ujungnya rebutan kekuasaan ketimbang mengembangkan konsep pemikiran alternatif mengenai bagaimana memperjuangkan bangsa agar menjadi lebih baik.

Inilah yang membuat kegelisahan banyak orang saat ini yang melihat partai hanya sebagai alat untuk memupuk kekuasaan tanpa adanya kewajiban untuk mendidik konstituen agar lebih paham tentang keadaan dan cita-citanya. Akar permasalahannya adalah banyaknya ideologi partai yang tidak jelas atau bahkan tidak mempunyai ideologi. Sementara itu bukankah cita-cita lahirnya sebuah partai politik (parpol) sebenarnya merupakan mimpi indah tentang keinginan dan kemauan yang mengkristal dalam jiwa sehingga membentuk suatu ideology dalam dirinya. Pemahaman ini juga bisa dimilik oleh sekelompok orang atau golongan yang diizinkan secara konstitusional. Sehingga impian tersebut haruslah diperjuangkan secara bersama-sama, dengan daya dan upaya serta kerja keras. Namun, tampaknya keadaan tersebut tidaklah dapat dilihat pada kondisi bangsa saat ini. Yang tampak secara kasat mata hanyalah upaya parpol untuk saling menjegal di level kekuasaan.

Membangun Partai Politik yang Berideologi

Dari uraian diatas dapat dikatakan Partai politik tanpa ideologi hanya memberikan ruang gagap bagi kader parpol saat memegang kekuasaan. Sehingga wajarlah bila parpol perlu menanamkan ideologi politik kepada para kadernya, bukan hanya sebatas pada pemasangan bendera. Harapannya, para kader berideologi akan melahirkan sosok yang punya cita-cita politik. Sehingga ideologi dapat dijadikan bekal dan arah kebijakan politik sewaktu memegang kekuasaan.

Setelah ideologi partai tertanam dalam kader politik, maka selanjutnya melakukan kerja-kerja politik. Dalam hal ini, para kader politik harus mulai mengimplementasikan ideologi ke dalam praktik berpolitik melalui tahapan pembuatan kebijakan serta melakukan banyak program yang nyata untuk rakyat. Sehingga ada program nyata politik dan bukan hanya sebatas seremonial pengibaran bendera politik yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya.

Cita-cita politik dari parpol adalah membangun sebuah struktur negara untuk menggerakkan dan menciptakan kebaikan bersama. Jika dalam benak kader terdapat cita-cita politik maka kekuasaan tidak lebih hanya sebagai alat semata. Karena makna tertinggi adalah perwujudan cita-cita politik yang merupakan tujuan utamanya. Sehingga jika menjadi penguasa maka akan mempunyai kerangka yang mendasar dan terarah untuk menciptakan kebaikan bersama.

Dalam sebuah gerakan ideologi, merupakan sebuah amunisi yang luar biasa. Dengan ideologi, anggota atau simpatisan dapat digerakkan ke manapun sang pemimpin kehendaki. Dengan ideologi juga, anggota atau simpatisan yang berada pada level bawah, menerimanya dengan sukarela terhadap penundukan tersebut.

Parpol tanpa ideologi yang memihak aspirasi dan kepentingan rakyat banyak ibarat makhluk tanpa jiwa. Target perjuangannya tidak jelas. Ironisnya, ideologi sederet parpol besar di tanah air nyaris serupa. Setiap parpol harus membekali diri dengan ideologi yang kuat dan dijalankan konsisten dengan pendekatan yang mengarah pada pembelaan rakyat banyak.

Dalam konteks ini, betapa pentingnya kaderisasi ideologi, yaitu proses internalisasi nilai pada kader parpol. Kaderisasi adalah fungsi pendidikan politik agar kelak mampu melakukan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat dan menjual nilai ideologi kepada masyarakat. Proses kaderisasi tidak bisa berjalan instan. Proses itu harus berjenjang. Mulai dari simpatisan, kader biasa, kader lanjutan, sampai pimpinan cabang, daerah, wilayah, dan pimpinan pusat

Penulis Dosen PKn MKU FIS UNP