"Agnosia" Menyerang Pejabat Pemerintah Indonesia

Dalam praktik berdemokrasi jelas disebutkan bahwa tujuan utamanya adalah rakyat, seperti yang digalakkan "dari, oleh dan untuk rakyat". Namun, dalam praktiknya rakyat sebagai totalitas tujuan dan pemegang hak kedaulatan tak selalu menjadi prioritas. Rakyat hanya diperlukan ketika pemilihan umum. Setiap lima tahun sekali partisipasi rakyat Indonesia diminta dan bila perlu dimobilisasi melalui pemilihan umum. Tujuannya untuk mengambil keputusan siapa yang akan menjadi pemimpin pemerintahan selama lima tahun mendatang dan siapa pula yang berhak duduk di lembaga perwakilan rakyat menyandang nama ‘wakil rakyat’.

Namun setelah menjabat jabatan itu, mereka seakan-akan lupa dengan rakyatnya. Tak sedikit dari mereka yang menutup mata dan telinga dengan keluhan yang disampaikan rakyat. Seperti yang diucapkan Marzuki Darusman 11 Maret lalu, di salah satu televisi swasta bahwa banyak dari pelaku kehidupan politik menderita agnosia politik dan sosiologis.

Menurut ilmu kedokteran, agnosia merupakan suatu istilah umum yang digunakan untuk melukiskan ketidakmampuan atau kegagalan mengartikan stimulus sensorik yang datang. Sebagai terminologi, agnosia dapat dipinjam untuk menggambarkan situasi dan perilaku dalam kehidupan sosial politik dan kekuasaan di Indonesia saat ini. Seluruh indera berfungsi, bisa melihat, mendengar, meraba, mengecap, mencium, namun tak mampu mempersepsikannya dengan tepat karena kehilangan kemampuan berlogika.

Agaknya penyakit inilah yang dialami kebanyakan pejabat negara di Indonesia. Mereka mampu melihat peristiwa yang dialami rakyat, mendengar keluhan yang disampaikan, merasakan betapa sulitnya rakyat menjalani hidup di bumi pertiwi ini, serta berbagai persoalan lain yang dialami rakyat, namun tak bisa menangkap dengan baik masalah kongkrit yang diderita rakyat, serta tak mampu memberikan langkah tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Isu hangat mendera ketika Ketua DPR-RI Marzuki Alie mengeluarkan rencana pembangunan gedung baru DPR yang berbiaya 1,1 triliun rupiah. Anggaran ini terkesan terlalu memaksa di tengah banyaknya masalah yang sedang dihadapi rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Setengah mati rakyat menolak. Namun, Marzuki Ali ngotot untuk meneruskan pembangunan tersebut. Sebagai Ketua DPR RI ia merasa tidak mungkin membatalkannya karena pembatalan harus dilaksanakan melalui keputusan dari forum yang legal (Marzukialie.com).

Belum lagi masalah HAM yang tak kunjung selesai. Banyak rakyat yang disiksa. Sebut saja beberapa kasus pelanggaran HAM yang paling heboh, mulai dari penyelesaian masalah pelanggaran HAM kejadian tahun 1998, penyiksaan yang dilakukan aparat pada rakyat Papua, aksi kekerasan terhadap massa Ahmadiyah di Kebumen, hingga keamanan dan keselamatan para TKI.

Ini hanya beberapa contoh mengenai permasalahan yang dilontarkan rakyat guna dicari penyelesaiannya. Orang-orang yang duduk di pemerintahan harus mulai mengobati penyakitnya ini. Takut-takut penyakit ini menjadi lebih parah dan akhirnya pemerintah kehilangan simpati rakyat. Rakyat mulai tak mengubris setiap tindakan pemerintah dan mulai menyusun rencana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Bisa saja peristiwa Mei 1998 kembali terulang.

Demokrasi telah menempatkan suara dan kehendak rakyat sebagai dasar utama. Tentu tersedia juga cara yang pantas dan elegan untuk mendengar aspirasi rakyat. Seperti dikutip dari marzukialie.com ‘Politik kita adalah politik pengabdian; mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan aspirasi rakyat’. Mendekatkan diri dengan rakyat merupakan cara menghapus agnosia politik dan sosiologis di tubuh pemerintah.

Untuk mewujudkan hal ini tentu bisa ditempuh dengan berbagai cara, seperti jajak pendapat dengan membuka layanan interaktif atau bekerja sama dengan media, baik skala nasional maupun lokal. Karena dengan semakin banyak jaringan maka semakin jelas aspirasi yang ingin disampaikan rakyat. Selain itu, pengamatan lapangan langsung ke daerah yang bermasalah, serta mencari kegiatan yang lebih berguna dari sekedar studi banding ke luar negeri juga diperlukan. Dengan melihat masalah langsung di tempat, tentu akan lebih cepat mencari solusi ketimbang belajar dari negara lain yang belum tentu bisa diterapkan di negara kita. Dengar pendapat dengan berbagai unsur dalam masyarakat, hingga pada mekanisme referendum yang jelas juga bisa dijalankan.